BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Tim Saleh Partaonan Daulay, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026).
Kunjungan tersebut untuk melihat kemajuan yang dicapai Lampung di bidang Perindustrian, Pariwisata, UMKM, dan Ekonomi Kreatif serta Sarana Publikasi sesuai dengan tema kunjungan yaitu “Kebijakan Peningkatan Bidang Perindustrian, Pariwisata, UMKM, dan Ekonomi Kreatif serta Sarana Publikasi di Provinsi Lampung.”
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza menyampaikan gambaran umum kondisi ekonomi Lampung yang masih bertumpu pada sektor pertanian. Ia menjelaskan bahwa dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong.
“Sebagian besar penduduk Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Hampir dua juta keluarga bekerja di sektor ini,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Dengan APBD sekitar Rp6,7 triliun, pemerintah provinsi harus mengelola wilayah luas dengan kebutuhan infrastruktur yang tinggi, terutama untuk mendukung distribusi hasil pertanian.
Gubernur Mirza juga menyoroti pentingnya kebijakan harga komoditas, khususnya gabah dan jagung, yang terbukti berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional setelah adanya intervensi harga komoditas.
Selain itu, sejumlah indikator sosial ekonomi menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen, sementara inflasi tercatat sebagai yang terendah secara nasional, yakni 1,25 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat hingga sekitar 130.
“Perbaikan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung,” ujarnya.
Di sektor industri, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa kontribusi industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baru mencapai 18 persen dan masih didominasi oleh industri berbasis komoditas. Dari potensi nilai komoditas sebesar Rp150 triliun, baru sekitar Rp30 triliun yang telah diolah melalui industri hilirisasi.
<